Home

“Little is to be expected from present-day governments, since these live and act according to murederous code. Hope remains only in the most difficult task of all: to reconsider everything from the ground up, so as to shape a living society inside a dying society. Men must therefore, as individuals, draw up among themselves, within frontiers and across them, a new social contrat, which will unite them according to more reasonable principles” -Albert Camus

Di tengah hiruk pikuk menjelang Pemilihan Presiden tanggal 8 Juli mendatang, hanya ada sedikit porsi bagi kita untuk menengok keberadaan pengungsi yang masuk ke negara ini. Padahal konsepsi penghargaan hak asasi manusia di negara ini juga meliputi permasalahan pengungsi dan para pencari suaka. Tanggal 20 Juni lalu merupakan Hari Pengungsi.

Pengungsi dan Pencari Suaka dalam Hukum Internasional
Menurut data United Nations High Commissioner for Refugee (UNHCR), hingga bulan Juni 2009 tercatat ada 1.928 orang migran masuk ke Indonesia. Dari data tersebut terdapat 441 orang sebagai pengungsi dan 1.478 orang pencari suaka. Lebih lanjut, UNHCR mencatat lima negara asal pencari suaka dan pengungsi yang masuk ke Indonesia ialah Afghanistan (1.200 orang), Myanmar (300 orang), Irak (282 orang) dan sisanya dari negara Sri Lanka dan Somalia. Pusat penyebaran mereka pun terdapat di beberapa daerah seperti Jakarta (908 orang), Aceh (265 orang), Bogor (254 orang), Mataram (174 orang) dan di daerah lainnya 100 orang. Dari data tersebut, dapat kita asumsikan bahwa Indonesia merupakan tempat strategis, baik sebagai tempat mengungsi maupun sebagai tempat transit para pengungsi. Hal ini yang melatarbelakangi adanya kebutuhan yang penting dan mendesak yang perlu diakomodir oleh pemerintah, karena sampai saat ini Indonesia belum meratifikasi Konvensi Wina 1951 tenang Status Pengungsi.

Permasalahan pengungsi dan pencari suaka sudah menjadi concern dunia internasional semenjak paska Perang Dunia II. Dalam forum konferensi khusus PBB, disepakatilah adanya Konvensi Wina 1951 tentang Status Pengungsi untuk mengatasi permasalahan pengungsi yang terjadi di Eropa pada masa itu. Pasal 1 Konvesi memberikan definisi Pengungsi sebagai “a person who is outside his/her country of nationality or habitual residence; has a well-founded fear of persecution because of his/her race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion; and is unable or unwilling to avail himself/herself of the protection of that country, or to return there, for fear of persecution”. Jadi ada 3 unsur pembentuknya yaitu: berada di luar negaranya; adanya well-founded fear karena adanya persekusi; dan unable or unwilling untuk mempercayakan perlindungan dari negaranya. Lebih lanjut melalui instrumen Protokol Konvensi 1967, pembatasan wilayah geografis dan waktu dihapuskan, karena pada awalnya Konvensi hanya mencakup wilayah Eropa dan terjadi sebelum 1 Januari 1951. Pengecualian untuk status pengungsi ialah orang-orang yang telah melakukan crime against peace, war crime crimes against humanity atau serious non-political crime dan tentara yang masih aktif.

Worldlessness dan Post-traditional National Identity
Beberapa nilai dari konsepsi berikut banyak diilhami dari buah pemikiran seorang filsuf Yahudi, Hannah Arendt. Pemikirannya dilatar belakangi oleh problematika pengungsi sebagai akibat dari berbagai konflik antar negara (nasib orang Yahudi paska Perang Dunia II), atau yang disebutnya sebagai kondisi worldlessness. Untuk menjawabnya, Arendt menggambarkan beberapa isu sentral terkait permasalahan hak asasi manusia: ketidakcocokan kedaulatan nasional dengan martabat manusia dan tanggung jawab sipil; kebutuhan untuk memikirkan kembali pondasi etik hak asasi manusia di saat liberal pietis terkait hak natural telah kehilangan kredibilitasnya; dan kebutuhan untuk membentuk tatanan politik yang baru –international jurisprudence, regional and global forms of confederalism, unofficial forms of civic initiative-.

Dalam karyanya The Origins, Arendt mengajukan pertanyaan What does the loss of human rights suffered by “the rightless” mean? Setidaknya ada tiga jawaban Arendt terkait pertanyaan diatas: Pertama, it means the loss of the homes, of the security of existence and the familiarity provided by “the entire social texture into which they were born”. Kedua, it means “the loss of government protection”, the complete deprivation of legal status and the civil liberties and political freedoms that are based upon one’s legal standing. Ketiga, it means the loss of one’s very humanity. Lebih lanjut setidaknya perampasan hak yang paling fundamental di muka bumi ini ialah first and above all is manifested in the deprivation of a place in the world which makes opinions significant and actions effective … They are deprived, not of the rights to freedom, but of the rights to action; not the right to think whatever they please, but the right of opinion.


Pertanyaan ini baik untuk membuka wacana mengenai urgensi kebijakan yang perlu diambil pemerintah terkait isu pengungsi dan pencari suaka, karena bagaimanapun, seringkali para pengungsi menginap berbulan-bulan bahkan tahunan di tahanan imigrasi dalam statusnya sebagai stateless person. Lebih lagi, dalam statusnya yang demikian maka dia tidak berada dalam suatu kekuasaan kedaulatan negara manapun, sebagai konsekuensinya, haknya sebagai manusia tidak dapat diakui dimanapun dia menginjakkan kakinya. Selain yurisdiksi kedaulatan suatu negara, masalah lain yang menjadi pertimbangan terhadap perlindungan the rightless person ialah keamanan nasional. Tak dapat dipungkiri bahwa dengan masuknya pengungsi dari berbagai negara, maka dapat menggangu sifat netralitas negara penerima yang memiliki akibat langsung terhadap stabilitas keamanan antar negara.
Sebuah prinsip yang paling penting yang digagas oleh Arendt ialah bahwa setiap individu memiliki hak asasi yang diakui secara internasional bahkan ketika mereka ialah anggota dari bangsa minoritas yang tak memiliki kedaulatan teritorial. Untuk mencapai hal ini, dibentuklah sebuah prinsip federasi yaitu principle consistent with both the diversity of communities and the need to relax the political energies and tensions bound up with national sovereignty. Lebih lanjut ditambahkan bahwa a federal arrangement would require the renunciation, not of one’s own tradition and national past, but of the binding authority which tradition and past have always claimed. Prinsip federasi ini sejalan dengan pemikiran Jurgen Habermas tentang post-traditional national identity yang artinya a political identity capable of renouncing any kind of chauvinism and reflexively acknowledging its own partiality in a world of many nations and communities.


Kesimpulan
Sebagai bangsa yang menjujung tinggi penghormatan dan penegakan hak asasi manusia, hendaknya rejim pengaturan secara legal terhadap pengungsi dan pencari suaka di negara ini bisa diciptakan lebih komprehensif, baik mekanisme hukum dan kelembagaannya. Salah satu langkah strategis ialah dengan meratifikasi Konvensi Wina 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokolnya. Memang kebijakan luar negeri belum menjadi hal yang populer dan menjual pada masa kampanye saat ini. Kebijakan soal hak asasi manusia seringkali dilihat hanya sesempit masalah perut, namun sebenarnya terdapat banyak ancaman terhadap martabat manusia, termasuk masalah pengungsi dan pencari suaka. Sebagaimana Arendt berpendapat bahwa human rights are not a given of human nature; they are the always tenuous results of a politics that seeks to establish them, a vigorous politics intent on constituting relatively secure spaces of human freedom and dignity. Jadi, sebagai negara bangsa, Indonesia justru jangan menjadi pengahalang terhadap ‘pencarian’ martabat manusia dengan hanya mengakui hak suaka dalam konstitusi, namun lebih melihat ini sebagai the fundamental deprivation of human rights.

Jogja, le 21 Juin

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s